Kilatriau.id – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan aktivitas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Dalam penertiban tersebut, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare. Selain itu, negara mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit milik PT GSL seluas 42 hektare.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai dalam kegiatan itu diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran di areal perusahaan. Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab hukumnya.
Sementara itu, penertiban PT GSL dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit non kebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit PT GSL.
Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono mengatakan TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujarnya.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan aset negara sekaligus memulihkan fungsi ekologis hutan.
Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta kelestarian habitat gajah Sumatera











